oleh

Pekerja Swasta Dapat Bansos Pemerintah, Nyumarno : Kita Harus Apresiasi Dan Positif Thingking

Diteks.co.id (Bekasi)-Kabar gembira, pekerja swasta peserta BPJS  Ketenagakerjaan akan mendapatkan bansos dari pemerintah dengan kriteria menerima upah dibawah  Rp. 5 juta/bulan. Bantuan sosial dari pemerintah tersebut akan diterima pekerja swasta akan mendapatkan Rp.600.000/bulan, selama 4 bulan dan mulai diberikan pada bulan September 2020.

Pekerja Swasta di Kabupaten Bekasi yang terbilang cukup besar jumlah nya, bantuan sosial dari pemerintah BPJS Ketenagakerjaan adalah kabar gembira.

Menanggapi hal itu, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari F PDIP mengatakan apresiasi yang tinggi atas rencana pemerintah tersebut.

” Tak jarang kita temukan fakta di lapangan, banyak pelanggaran dilakukan Pemberi Kerja, dengan memberlakukan “No Work No Pay” atau juga “meliburkan pekerjanya” di masa Pandemi Covid-19 ini, sehingga berdampak pada UPAH Pekerja berkurang,” kata Nyumarno kepada diteks.co.id melalui pesan WA.

Dikatakannya bantuan sosial unuk pekerja swasta tersebut merupakan bentuk upaya Pemerintah membantu sektor Pekerja dengan memberikan bantuan sosial di tengah Pandemi Covid-19.

” Saya harus katakan program bansos pemerintah untuk para pekerja swasta ini sangat bagus dan masyarakat diharapkan positif thinking,” jelasnya.

Bantuan Sosial ini, sambung Nyumarno, tentu dibutuhkan oleh para pekerja, untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, anak sekolah, dll di masa pandemi Covid-19 ini.

” Jangan jadikan bantuan sosial (subsidi pekerja) ini untuk melemahkan isu perjuangan buruh,” kata Nyumarno yang pernah menjadi aktivis buruh ini.

Nyumarno berpendapat program bansos pemerentah untuk para pekerja swasta itu dilaksanakan secara teliti dan tepat sasaran.

” Pendataan harus sesuai dengan fakta real di lapangan, jangan dijadikan sebagai bentuk eksodus oleh pemberi jerja untuk melakukan pemotongan upah (melaporkan upah pekerja menjadi dibawah 5juta/bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan),” ujarnya

Selain itu, katanya, implementasi harus benar-benar mengakomodir seluruh pekerja dengan upah dibawah 5juta/bulan, termasuk meskipun upah diatas 5juta/bulan saat pelaporan awal Badan Usaha kepada BPJS Ketenagakerjaan, namun menjadi turun dibawah 5juta/bulan saat Pandemi Covid-19 ini (dengan sebab apapun).
Pekerja honorer /Non ASN yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan memilliki Upah di bawah Rp.5juta/bulan saat Pandemi Covid-19 ini (dengan sebab apapun).

Menurut nya, pekerja honorer /Non ASN yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan Memilliki Upah di bawah Rp.5juta/bulan, juga harus masuk sebagai kategori penerima subsidi ini.

Penerima upah dari APBD/APBN sepanjang non ASN, misalnya pemerintah desa/kelurahan, Staff Desa, BPD, LPM, Karangtaruna, dll sampai kepada RT dan RW yang berpenghasilan dibawah Rp.5juta/bulan.

” Sepanjang terdaftar kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan, juga harus masuk menjadi penerima subsidi ini.,” Tukasnya.

” Skema Bantuan Sosial (Subsidi Pekerja) juga harus diberikan kepada korban PHK ditengah Pandemi Covid-19, baik yang sedang dalam proses ataupun yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,” kata Nyumarno.

Pemberian bansos pemerintah untuk para pekerja swasta ini masih harus menunggu Regulasi dan Juklak Juknis dari Pemerintah (bisa berupa Peraturan Menteri dan atau Juklak Juknis dari BP Jamsostek)

*APRESIASI DAN POSITIF THINKING

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed