Empat Orang Calon Kades Ajukan Gugatan Ke PTUN

0
116

Kabupaten Bekasi, diteks.Co.Id – Empat orang Calon Kepala Desa Kedungwaringin telah melakukan Gugatan ke PTUN Bandung terkait Calon Pemilihan Kepala Desa pekan lalu di antaranya adalah Dirja, Wawan Setiawan, Darmali dan R. Mustain, mereka telah melakukan gugatan terkait Surat Keputusan ( SK ) Pelantikan Kepala Desa Kedungwaringin Tita Komala ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Bandung. Rabu, 07 November 2018.

Dari ke Empat Calon Kepala Desa tersebut telah membawa sejumlah berkas dan berita acara lainnya, untuk melakukan gugatan ke PTUN Bandung serta melayangkan surat laporan terkait dugaan kecurangan Panitia Pilkades Kedungwaringin ke Polda Metro Jaya dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) tentang keterlibatan anak di bawah umur ikut dalam Politik Peraktis.

Dari ke empat Calon Kades Kedungwaringin yang melakuan gugatan tersebut, telah memberikan Kuasa Hukum kepada Saripudin,SH MH, selaku Kuasa Hukum untuk membantu melakukan gugatan terkait Pilkades di Desa Kedungwaringin ke PTUN Bandung.

Saripudin SH, MH selaku Kuasa Hukum mengatakan, bahwa kami sebagai Kuasa Hukum akan melakukan gugatan ke PTUN untuk mencari keadilan terkait permasalahan Pilkades di Wilayah Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaring, Kabupaten Bekasi.,”ujarnya.

Saripudin, SH.MH menjelaskan, bahwa yang kami PTUN kan terkait Pilkades Desa Kedungwaringin adalah bukan masalah menang atau kalah, tetapi kami sebagai Kuasa Hukum harus semua ini sesusai dengan Mekanisme dan Prosedur yang berlaku,” ujar Saripudin.SH.MH

Masih kata Saripudin SH.MH, berkaitan dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018, seharusnya Bupati Bekasi akan menunda Pelantikan Kepala Desa Kedungwaringin yang terpiih, jika masih terjadi sengketa, maka hal ini kami akan mengugat dan mengacu pada Pasal 31 dan 32 di dalam Peraturan Bupati tersebut, “pungkasnya.

Saripudin,SH.MH menegaskan, dengan adanya Peraturan Bupati Bekasi No 5 Taun 2018 tersebut, bahwa semua ini tidak ditempuh sehingga hilanglah hak-hak para penggugat dan mereka merasa terzolimi, buat apa peraturan dibuat kalau semua tidak jelas aturannya,” tegas Saripudin.

Menurut Saripudin,SH.MH, ini tidak hanya di wilayah Desa Kedungwaring yang terjadi Kisruh Pilkades, tetapi ini terjadi di 22 Kecamatan dan Desa lain yang ada di Kabupaten Bekasi,”ungkapnya.

Saripudin, SH.MH menegaskan ini bukan soal kalah dan menang, tetapi kita akan mencari keadilan di atas kebenaran, soal pembuktian pihaknya akan mempersiapkan berkas pada persidangan PTUN nanti,”pungkasnya.

Saripudin,SH,MH berpendapat, bahwa ada beberapa Fakta Hukum yang tidak tergali, seperti permasalahan pada Peraturan Bupati Bekasi No.5 Tahun 2018, karena sangsi tegas yang melanggar Peraturan Bupati tersebut seperti apa,? sebab tidak jelas, maka ini ada celah oknum Panitia Pilkades diduga melakukan kecurangan, maka kami sebagai Kuasa Hukum akan menuntut Surat Keputusan Bupati untuk Pilkades Desa Kedungwaringin, karena dianggap cacat Hukum dan tidak melewati mekanisme yang diatur pada Peraturan Bupati No.5 tahun 2018 tersebut.

*Maryam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here